 |
| H. Alwi (Asisten I) dan Kabag Hukum Defi Irawan saat pinoin sosialisasi terkait Perwali pelaksanaan alokasi dana Kelurahan, di Aula Kantor Wali Kota Bima, Kamis (31/08/2023). |
KOTA BIMA, TUPA NEWS.- Asisten I Setda Kota Bima Drs. Alwi Yasin membuka acara uji publik rancangan Peraturan Walikota Bima (Perwali) mengenai pelaksanaan alokasi dana Kelurahan serta Evaluasi Perkembangan Kelurahan yang di gelar di Aula Kantor Wali Kota Bima, Kamis (31/08/2023).
Dalam kegiatan tersebut Drs. Alwi Yasin, didampingi oleh Kabag Hukum, Kepala Bappeda, Kepala Badan Penggelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Camat dan Lurah se-Kota Bima.
Kegiatan ini dilaksanakan guna merancang peraturan yang akan mengatur pelaksanaan alokasi dana kelurahan dalam upaya menguatkan perkembangan dan pemberdayaan kelurahan di wilayahnya masing-masing.
Dalam sambutannya, Drs. Alwi Yasin, menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap antusiasme perwakilan masyarakat dalam mengikuti acara uji publik ini dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan yang akan berdampak langsung pada tingkat kelurahan. "Kehadiran dan partisipasi kita semua di acara ini merupakan bukti nyata bahwa semangat kebersamaan dan kerjasama untuk memajukan kelurahan di Kota Bima benar-benar terlihat," ucapnya.
Ia menjelaskan beberapa poin penting yang termuat dalam rancangan peraturan, seperti transparansi dalam penggunaan dana kelurahan, mekanisme pengawasan oleh masyarakat, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di kelurahan untuk efektif mengelola alokasi dana tersebut.
Dalam uji publik tersebut Kabag Hukum Setda Kota Bima Dedi Irawan, SH, MH, juga menjelaskan dan memaparkan rancangan peraturan dan produk hukum daerah Kota Bima, yaitu produk hukum bersifat pengaturan Peraturan Daerah (Perda) dan produk hukum daerah yang bersifat penetapan serta Harmonisasi PUU. "Peraturan ini tidak hanya tentang alokasi dana, tetapi juga tentang bagaimana dana tersebut dapat dikelola secara baik dan bertanggung jawab demi kemajuan kelurahan," ungkap Dedi Irawan.
Sementara itu, masih lanjut Asisten 1. H. Alwi mengungkapkan hasil evaluasi menunjukkan beberapa pencapaian signifikan, termasuk peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur dasar. "Namun, tentu masih ada tantangan yang perlu kita selesaikan bersama-sama, Evaluasi ini akan menjadi dasar bagi kita semua dalam mengarahkan upaya-upaya ke depan guna meraih perkembangan kelurahan yang berkelanjutan," tuturnya.
Acara uji publik ini diakhiri dengan sesi diskusi terbuka, di mana perwakilan masyarakat dapat mengajukan pertanyaan, memberikan masukan, serta berbagi pandangan mengenai rancangan peraturan dan evaluasi perkembangan kelurahan.
Pemerintah Kota Bima berharap bahwa melalui partisipasi masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan, peraturan yang akhirnya dihasilkan dapat mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat, serta memberikan dampak positif bagi perkembangan kelurahan di Kota Bima. (TN - 03)
