 |
| Wabup Bima H. Dahlan hadiri Hari Anti Korupsi di Bali, Kamis (24/11/2022). |
BIMA, TUPA NEWS.- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam upaya koordinasi pemberantasan tindak pidana korupsi pada instansi pelayanan publik menggelar kegiatan Road to Hari Anti Korupsi Se-dunia (Hakordia) Tahun 2022 yang berlangsung selama tanggal 25 - 25 November 2022 di Balai Budaya Giri Nata Mandala Kabupaten Badung- Bali.
Kegiatan tersebut mengundang para Gubernur, Bupati, Walikota, Ketua DPRD Provinsi, Ketua DPRD Kabupaten/Kota, bersama dengan Tim Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Inspektur, kepala OPD terkait dan Admin Monitoring Center for Prevention (MCP) masing-masing daerah.
Pada pertemuan tersebut Wakil Bupati Bima Drs. H. Dahlan M. Noer, Sekda Drs.H. M.Taufik HAK, M.Si dan Tim menghadiri kegiatan yang diisi seminar MCP wilayah V yang mengusung tema, peran MCP dalam pencegahan korupsi, perbaikan tata kelola dan peningkatan kualitas layanan publik.
Seminar lainnya yang mengangkat tema penertiban, pemulihan dan penyelamatan aset pemerintah daerah dan BUMN wilayah penertiban, pemulihan dan penyelamatan aset pemerintah daerah dan BUMN Wilayah. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan Workshop LHKPN bagi para Inspektur pembantu khusus (Irbansus), Inspektorat Pemda se wilayah Direktorat V, Expo integritas, pagelaran kesenian anti korupsi.
Keynote speaker yang juga Pimpinan KPK RI Dr. Nurul Ghufron, SH, MH yang mengangkat tema "Indonesia Pulih, Bersatu Berantas Korupsi" menekankan pentingnya sinkronisasi tata kelola pemerintahan dalam pemberantasan korupsi.
Aspek Penganggaran, Perizinan, SDM, Manajemen Aset, Pengelolaan Pajak dan Tata Kelola Keuangan Desa penting menjadi prioritas dalam membudayakan pemerintahan Indonesia melayani, bersih dan transparan (anti korupsi)
Menurut Wakil Ketua KPK RI D. Nurul Ghufron, SH., MH semua pihak harus memulai komitmen membudayakan anti korupsi sejak sekarang.
Menurutnya, perilaku tersebut teraktualisasi dari pemahaman bahwa korupsi tidak memberikan manfaat, tapi sebaliknya, risiko materiil akibat korupsi menimpa diri sendiri dan orang lain juga merusak generasi mendatang. Oleh karena itu, penting untuk bersatu dalam memberantas korupsi," terang akademisi hukum Indonesia ini. (TN - 03)
