KOTA BIMA, TUPA NEWS.- Islamic Relief menggandeng Lembaga Pengembangan Partisipasi Demokrasi dan Ekonomi Rakyat (LP2DER) sebagai mitra lokal, menfasilitasi pertemuan lintas instansi di Kota Bima membahas perubahan iklim di ruang rapat Wali Kota Bima, Senin (17/10/2022).
Hadir dalam pertemuan tersebut Asisten I Setda Kota Bima, Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kota Bima, Ketua Yayasan Relief Islamic serta Direktur LP2DER.
Mewakili penyampaian sambutan oleh Nanang S Dirja bahwa prinsip kerjasama ini merupakan untuk membantu pemerintah dan masyarkat untuk lebih baik kedepan. "Tujuan semua ini untuk meningkatkan terkait ekonomi, jadi mulai Januari bersama SKPD sudah mencoba bagaimana pengelolaan kawasan baik hutan yang ramah lingkungan", jelasnya.
Direktur LP2DER, Bambang Yusuf memaparkan program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan serta mengubah perilaku masyarakat di 7 lokasi terpilih (319) petani dalam mengelola hutan kemasyarakatan dan lahan kritis seluas ± 306 hektar melalui pertanian ramah iklim dan terintegrasi yang berkeadilan gender. "Program ini akan berjalan sampai bulan Oktober 2023 sehingga masyarakat dapat berubah dari yang semula berperilaku sebagai pemicu resiko bencana iklim (climate induced disaster risk driver) menjadi pengurang resiko bencana iklim(climate induced disaster risk reducer). Sehingga dalam jangka panjang akan tercipta keseimbangan antara produktivitas hutan dan lahan untuk menopang ekonomi masyarakat, meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat, dan kembalinya fungsi hutan dan lahan sebagai paru-paru dunia," teerangnya.
Senada dengan hal tersebut, Darwis (LP2DER) mengatakan, kesadaran dan keterampilan serta mengubah perilaku melalui kegiatan pertanian yang ramah iklim. Namun demikian kata Darwis, tantangannya adalah terjadinya perambahan hutan, munculnya bencana hidrometeorologi, kerugian ekonomi, terus berkurangnya sumber mata air dan bencana kekeringan. Oleh karena itu diperlukan aktivitas yang mendorong munculnya ketahanan dan mitigasi terhadap perubahan iklim dan kebencanaan.
Sesi diskusi juga mendengarkan beberapa pendapat dari Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kota Bima. (TN - 03)
